Pemerintah Harus Maksimalkan Revitalisasi Pasar Tradisional

02-12-2014 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI menilai, peran Pemerintah masih kurang dalam memaksimalkan program revitalisasi pasartradisional. Hal itu mengemuka saat Komisi VI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, Senin (1/2).

"Kami rasa perlu dibangkitkan lagi bantuan untuk revitalisasi pasar, minimal Rp 5 milyar dengan luas 2 are untuk pasar tradisional di seluruh Indonesia" ungkap I Made Sudana selaku Kepala Pengelola Pasar Sindhu, Sanur Bali.

Pasar yg terletak 1,3 km dari Pantai Sanur ini mendapatkan apresiasi dari Tim Kunker Spesifik DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin. Penataan lapak, sistim pengolahan limbah dan fasilitas sanitasinya dinilai telah berhasil menerapkan desain modern tanpa meninggalkan kearifan tradisi lokal.

Pasar ini masih bersistem transaksi   tradisional, mempersilahkan tawar menawar langsung dan terdapat altar sesaji di setiap lapaknya, yang merupakan ciri khas kepercayaan religi pedagang setempat yaitu beragama Hindu. Hal-hal inilah yang menarik bagi para turis, baik domestik maupun mancanegara untuk berbelanja di pasar ini, walaupun bukan pasar souvenir wisata.

Lebih lanjut DPR RI mendukung keberadaan pasar tradisional di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perlu diberi perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan. "Tradisi baik yang telah berjalan, ada koperasi para penjual dan pengelolaan dengan manajerial yang bagus harus dipertahankan. Pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait wajib mengawasi dan mengatur keberadaan mini market dan tempat perbelanjaan modern, ditata jangan sampai menjadi penghalang kemajuan pasar tradisional," ujar Dodi menanggapi aspirasi yang telah disampaikan. (ray) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...